RIAU  

Kemendagri Dorong Satpol PP Profesional dan Humanis, Bukan Sekadar Penegak Perda

Kemendagri
Kemendagri Dorong Satpol PP Profesional dan Humanis, Bukan Sekadar Penegak Perda

PEKANBARU – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Satpol PP diharapkan tidak hanya berperan sebagai penegak peraturan daerah, tetapi juga hadir sebagai penolong masyarakat dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Direktur Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri saat menghadiri pembukaan Latihan Dasar (Latsar) Satpol PP di Gedung BPSDM Provinsi Riau, Senin (19/10/2026). Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru dan dihadiri Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru beserta jajaran serta peserta Latsar Satpol PP.

Dalam penyampaian materi mengenai gambaran umum Satpol PP, Direktur Pol PP dan Linmas menekankan pentingnya membangun personel yang kompeten, profesional, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, Satpol PP memiliki peran strategis, termasuk dalam membantu penanganan situasi darurat dan bencana serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Satpol PP perlu memperkuat sinergi dengan TNI/Polri, perangkat daerah, dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP. Penggunaan CCTV, command center, dashboard berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS), dan sistem peringatan dini (Early Warning System) dapat membantu meningkatkan kemampuan deteksi dini, memetakan wilayah rawan, serta mempercepat penanganan potensi gangguan di daerah.

Dalam pelaksanaan penertiban, pendekatan edukatif dan persuasif juga perlu dikedepankan melalui sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian penting agar penegakan peraturan dapat berjalan efektif, terukur, dan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, keterbatasan personel, sarana dan prasarana, anggaran, serta koordinasi masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Karena itu, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kolaborasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk mendukung optimalisasi kinerja Satpol PP.

Melalui kegiatan Latsar ini, Kemendagri mendorong terbentuknya personel Satpol PP yang memiliki pemahaman kuat terhadap tugas dan fungsi, kemampuan profesional, serta sikap humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Transformasi tersebut diharapkan semakin memperkuat kehadiran Satpol PP sebagai aparatur pemerintah daerah yang tidak hanya menegakkan peraturan, tetapi juga melindungi, membantu, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.