SURABAYA(Cakrawalaindonesia.id) — Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat Usman Kansong mengingatkan insan pers agar tetap skeptis-kritis, disiplin memverifikasi, dan berimbang dalam memberitakan industri kelapa sawit. Hal itu disampaikannya dalam Workshop Jurnalistik PWI–GAPKI, Rabu (18/11/2026).
Menurut Usman, media harus lebih dulu menjadi ruang publik untuk berdialog, bukan menyampaikan klaim sepihak. Klaim yang menyudutkan sawit, seperti tuduhan merusak lingkungan, harus diverifikasi. Begitu pula siaran pers yang hanya memuji sawit.
Mengkritik klaim satu pihak, ujarnya, tidak boleh berbalik menjadi klaim pihak lain. Media juga wajib berimbang dengan meminta keterangan pihak yang diberitakan, serta segera meralat dan memberikan hak jawab bila keliru.
“Kode etik itu membolehkan koreksi, tapi tidak membolehkan takedown,” tegasnya. Ia menyebut penghapusan berita kerap dimanfaatkan untuk memeras.
Sikap itu penting karena sawit kerap menjadi sasaran kampanye negatif. Usman menyinggung tekanan Uni Eropa lewat regulasi RED II, fat tax, dan label “bebas minyak sawit”, yang menurutnya diperkuat persaingan antarminyak nabati seperti rapeseed dan kedelai. Dalam situasi itu, media perlu memberi porsi yang adil dan berbasis data agar publik memperoleh gambaran utuh tentang industri sawit.
Persoalan tersebut berkaitan erat dengan era post-truth. Usman merujuk studi Loso Judijanto, peneliti Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), yang menyimpulkan bahwa media turut memperkuat persepsi negatif tentang sawit.
“Jadi kita semua, orang-orang media, ikut memperkuat,” ujarnya kepada seluruh peserta yang berprofesi sebagai jurnalis.
Ia mengakui masih ada berita dari sumber yang tidak bertanggung jawab tanpa konfirmasi kepada pihak industri. Di media daring, tekanan kecepatan juga membuat konfirmasi sering tertunda hingga citra negatif terlanjur terbentuk. Karena itu, ia meminta media berhati-hati dalam membuat judul dan framing, sebab banyak pembaca hanya membaca judul.
Untuk menghadapi klaim yang belum terverifikasi itu, Usman dalam materinya menyandingkan isu yang beredar dengan data. Tuduhan sawit rakus air ia imbangi dengan penelitian yang menyebut sawit hanya menyerap air hujan dan air permukaan. Banjir dan longsor, menurut dia, lebih banyak terjadi di luar kawasan perkebunan sawit. Soal monokultur, ia menyebut hal itu lazim dalam pertanian dunia.
Fakta ilmiah serupa dipaparkan Dr. Nuzul Hijri Darlan, Peneliti Ahli Madya bidang ilmu tanah, agroklimatologi, dan hidrologi pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) PT Riset Perkebunan Nusantara. Dalam materinya, Nuzul memaparkan bahwa sawit menghasilkan 3,6–4,0 ton minyak per hektare per tahun, jauh di atas _rapeseed_ (0,6–0,8 ton), kedelai (0,4–0,6 ton), dan bunga matahari (0,4–0,5 ton).
Ia juga menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kondisi alam yang sangat ideal bagi sawit, mulai dari penyinaran matahari sepanjang tahun, curah hujan sekitar 2.000–3.000 milimeter per tahun, hingga suhu rata-rata 24–32 derajat Celsius. Menurut materi itu, minyak sawit juga tidak mengandung kolesterol.
Dengan keunggulan tersebut, Nuzul menegaskan posisi strategis sawit bagi negara.
“Kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang berperan besar dalam ketahanan pangan, penyediaan energi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” ujarnya.
Dari sisi industri, Ketua Bidang Komunikasi GAPKI Dr. Bandung Sahari menempatkan keunggulan itu dalam konteks kebutuhan minyak nabati dunia. Menurut dia, sawit memasok sekitar 35 persen minyak nabati dunia dari kurang dari 10 persen lahan tanaman minyak. Namun, kebutuhan yang terus naik berhadapan dengan keterbatasan lahan.
Bila produksi bertahan di level 2025, Indonesia diproyeksikan defisit sawit 27 juta ton pada 2050. Tanpa ekspansi lahan, hasil minyak sawit mentah (CPO) harus naik dari 3,3 menjadi 5,0 ton per hektare per tahun.
Karena itu, kata Bandung, produktivitas dan keberlanjutan harus berjalan beriringan. Ia menyebut sekitar separuh sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) nasional, yakni 587 dari 1.211 sertifikat, berasal dari anggota GAPKI.
“Sawit yang berkelanjutan adalah kepentingan bersama bagi petani, industri, negara, dan generasi mendatang,” tulis Bandung dalam materinya.
GAPKI, lanjutnya, terbuka berbagi data dan mengundang jurnalis melihat langsung praktik di kebun.
Keterbukaan itu, menurut Usman, perlu diwujudkan dalam komunikasi yang terencana. Ia mendorong GAPKI menjalankan strategi komunikasi terpadu, mulai dari konsultasi, mediasi, diplomasi, advokasi, lobi, hingga manajemen reputasi.
Ia mengakui upaya ini tidak mudah dan terkendala anggaran, tetapi harus terus dilakukan karena serangan terhadap sawit tidak berhenti. Industri juga diminta memberi ruang dan waktu bagi media untuk memverifikasi, termasuk bersedia memberikan hak jawab.
Bila ada pemberitaan yang melanggar kode etik jurnalistik, industri diminta melapor ke Dewan Pers, bukan ke polisi. Pelanggaran kode perilaku wartawan, seperti pemberitaan untuk mengancam atau memeras, dilaporkan ke organisasi pers. Dewan Kehormatan PWI, kata Usman, serius menegakkan kode perilaku wartawan.(*)






