JAKARTA(Cakrawalaindonesia.id) — Dosen STES Bhakti Nugraha Kota Tangerang menghadiri diskusi dengan Tim HS dan Partner Law Firm Pengadilan Tinggi Jakarta Timur, Jumat (13/11/2026). Dosen STES Bhakti Nugraha yang diwakili oleh Dr. H. Eko Sembodo, M.M., M.Ak. yang mengenakan kaos biru dengan tanda pengenal sebagai Praktisi keuangan.
Dimintai pendapat mengenai pengelolaan keuangan negara Indonesia. Para ahli keuangan negara dan penghitungan kerugian negara memberikan pendapat tentang kerugian negara di Pengadilan Tinggi Jakarta.
Seperti dalam amanat Presiden Prabowo yang dikutip melalui situs web Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia. “Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan,” ujar Presiden Prabowo.
Pernyataan Presiden tersebut harus membuat kita mawas diri. Pada akhirnya, disiplin fiskal harus dipahami sebagai komitmen berkelanjutan yang mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan dan evaluasi.
Anggaran yang baik bukanlah anggaran yang sekadar terserap seluruhnya, melainkan anggaran yang mampu menghasilkan keluaran dan dampak yang optimal dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki tujuan, memberikan nilai tambah, dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan.
Inilah esensi disiplin fiskal: bukan hanya memastikan anggaran tersusun dan disahkan dengan benar, tetapi memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bekerja untuk kepentingan publik.
“Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara,” tegasnya.
(https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_perketat_disiplin_fiskal_efisiensi_pengadaan_ditargetkan_hemat_rp360_triliun), dikutip Jumat siang, pada 13 November 2026).
Dr. Eko Sembodo dan Tim HS dan Partner Law Firm memberikan kesimpulan, menyatakan bahwa, “Untuk menghindari terjadinya kerugian negara, pengelolaan keuangan negara harus dikelola sesuai dengan undang undang,” ungkapnya di kantor pengadilan Jakarta Timur.
Dr. Eko Sembodo menambahkan, “Untuk menghindari terjadinya kerugian negara, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, efisien, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, harus berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik.
“Kepatuhan terhadap undang-undang bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk komitmen dalam menjaga amanah dan melindungi keuangan negara dari penyalahgunaan, pemborosan, penyimpangan, maupun tindakan korupsi,” ujarnya dalam diskusi bareng di Tim HS dan Partner Law Firm Pengadilan Tinggi Jakarta Timur.
Oleh karena itu, setiap pejabat dan pihak yang diberikan kewenangan dalam mengelola keuangan negara harus memiliki integritas, kehati-hatian, serta tanggung jawab hukum dan moral atas setiap keputusan dan penggunaan anggaran.
Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara tidak hanya terhindar dari potensi kerugian negara, tetapi juga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
