JAKARTA(CIO) – Penjabat Bupati Kampar Dr H Kamsol telah sukses dan lancar melakukan Memorandum Of Understand (MoU) atau Nota Kesepakatan dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr Laksana Tri Handoko pada hari Senin (15/08/2022) kemarin di Jakarta.
Menurut Kamsol, kenapa dilakukan MoU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan BRIN karena ingin berbagai sektor potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tergarap dengan baik.
“Karena selama ini terjadinya penurunan PAD terhadap total pendapatan sebesar -3,92 persen per tahun selama dari tahun 2017-2021. Tentunya hal tersebut terjadi karena belum sepenuhnya potensi penerimaan daerah tergarap dengan baik,” ungkap Kamsol yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
Ditegaskan Kamsol, bahwa penelitian dan pengembangan yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Kabupaten Kampar.
“Harapan saya dengan adanya MoU alias Nota Kesepakatan antara Pemda Kampar dengan BRIN, semoga terjalin sinergi kedua belah pihak, dalam hal tentang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Kabupaten Kampar,” kata Kamsol yang juga mantan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti.
Dipaparkan Kamsol, adapun program dari MoU tersebut dengan kegiatan utama yakni pembentukan dan penguatan kelembagaan BRIDA, agar berpengaruh kepada kondisi makro ekonomi pembangunan daerah. Secara indikator pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar cukup bertumbuh, dari tahun 2017 mengalami fluktuasi mengikuti kondisi makro secara nasional dan global, termasuk perluasan transaksi keuangan daerah melalui penggunaan tanda tangan elektronik.
“Walaupun pada saat dilanda pandemi tahun 2020, walaupun kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan di angka 3,45 setara kondisi nasional dan provinsi,” sebutnya.
Dikatakan Kamsol, bahwa permasalahan pembangunan daerah merupakan Gap Expectation antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
“Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi oleh Pemerintah Daerah,” pungkasnya.(***)
