PEKANBARU(Cakrawalaindonesia.id) – Dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda) terkait penyelenggaraan pendidikan, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), H. Abdul Hamid, S.Pi., M.Si. melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 50 Pekanbaru, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan komite sekolah, para guru, PKBM Pekanbaru, Dompet Dhuafa Riau, dan Duta Pariwisata Riau, serta disambut langsung oleh Kepala SMPN 50 Pekanbaru, Pamula Trisna Suri, S.Pd.Jas., M.Pd.
Anggota DPD RI H. Abdul Hamid, S.Pi., M.Si., dalam diskusi menekankan pentingnya keselarasan antara Perda Pendidikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Ia menyoroti implementasi kurikulum, sarana prasarana, serta kesejahteraan tenaga pendidik sebagai poin yang harus dikawal dalam regulasi daerah.
“Kami ingin memastikan setiap rancangan dan peraturan daerah benar-benar menjawab tantangan pendidikan saat ini. Masukan dari sekolah sangat penting agar kebijakan tidak berhenti di atas kertas,” ujar Abdul Hamid.
Kepala SMPN 50 Pekanbaru, Pamula Trisna Suri, menyampaikan apresiasi atas perhatian DPD RI. Ia berharap, melalui kunjungan ini akan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dengan BULD DPD RI, sehingga proses pembentukan peraturan daerah dapat berjalan lebih efektif, berkualitas, dan akuntabel.
Sesi tanya jawab berlangsung aktif. Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa Riau, Hendri Mardika, menyampaikan harapan agar DPD RI dapat mendorong kemajuan pendidikan khususnya di daerah 3T: Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Ia menekankan bahwa regulasi daerah harus berpihak pada pemerataan akses dan mutu pendidikan di wilayah yang masih sulit dijangkau.
Sementara itu, perwakilan PKBM Pekanbaru menyoroti permasalahan perizinan lembaga pendidikan non formal yang masih berbelit dan menyulitkan pengembangan layanan pendidikan kesetaraan.
Menutup kunjungan, H. Abdul Hamid berkomitmen membawa seluruh aspirasi tersebut ke tingkat pusat sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan. Ia berharap sinergi antara legislatif, sekolah, komite, lembaga filantropi, PKBM, dan elemen masyarakat lainnya dapat mendorong kualitas pendidikan di Riau yang lebih merata dan berdaya saing.(*)
