BALI(CIO) – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno secara resmi meluncurkan program “Towards Climate Positive Tourism through Decarbonization and Eco-tourism” di Plataran Menjangan, Taman Nasional Bali Barat, sebagai upaya menekan emisi karbon, untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Menparekraf Sandiaga menjelaskan perubahan iklim telah menjadi isu dan perhatian penting bagi berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Sesuai ketetapan Paris Agreement (2015), semua negara memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam penurunan emisi termasuk melaksanakan, mengkomunikasikan upaya ambisius, mitigasi, dan juga adaptasi yang ditetapkan secara nasional atau dikenal sebagai National Determined Contribution (NDC).
“Dari data Nature Climate Change tahun 2018, pariwisata dunia saat ini menyumbang 8 persen dari emisi global, dimana 49 persennya berasal dari jasa transportasi,” kata Menparekraf, Kamis (07/07/2022).
Peluncuran program “Towards Climate Positive Tourism through Decarbonization and Ecotourism” ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan dari pemangku kepentingan pariwisata.
Isu perubahan iklim sangat penting karena dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, dimana saat ini mencapai 80 persen dari total bencana yang terjadi di Indonesia. Perubahan iklim juga memicu risiko kelangkaan air, kerusakan ekosistem lahan dan lautan, kelangkaan pangan, hingga penurunan kualitas kesehatan. Sebagai konsekuensinya juga akan berdampak negatif pada industri pariwisata dan daya saing destinasi.
Menparekraf menyampaikan Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang memiliki komitmen Net Zero di sektor pariwisata.
“Saya hari ini sangat termotivasi, sangat memiliki harapan yang berbinar-binar karena kami menjadi pelopor Net Zero di ASEAN dan kami mendapatkan mitra yang kuat di industri pariwisata,” kata Menparekraf.
Menparekraf menyampaikan kegiatan ini merupakan kolaborasi berbagai pihak, yaitu Plataran Indonesia, Wise Steps, Jejak.in, dan Indecon. Tak hanya itu, lintas kementerian/lembaga juga berperan penting di sini terutamanya Kementerian Keuangan, Menkomarves, KLHK, KKP, Bappenas, Kemendagri, dan OJK.
Selain itu keterlibatan Pemerintah Daerah dan 5 destinasi pilot project yang akan menerapkan program carbon footprint, yakni Plataran Menjangan di Taman Nasional Bali Barat); Mangrove Tembudan Berseri di Berau); Pantai 3 Warna di Clungup Mangrove Conservation-Malang); Bukit Peramun di Belitung; dan Taman Wisata Mangrove Klawalu di Sorong.
Lebih lanjut, Menparekraf menjelaskan pascapandemi market pariwisata berkelanjutan diperkirakan terus meningkat dimana 83 persen percaya bahwa perjalanan berkelanjutan penting secara global. Kemudian 69 persen diantaranya berkomitmen untuk mengurangi jejak karbon dari setiap perjalanan.
Oleh karena itu, carbon offset calculator diperlukan untuk menghitung berapa besar emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas perjalanan wisata.
“Perhitungan jejak karbon tersebut nantinya dikonversi menjadi nilai uang selanjutnya disalurkan untuk mendukung program positif seperti penanaman pohon, renewable energy, hingga pengembangan ekowisata,” kata Menparekraf.
Pada kesempatan ini, Menparekraf juga mengajak pelaku industri pariwisata untuk ikut serta dalam Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism.
“Komitmen aksi dalam deklarasi tersebut diharapkan dapat mengantarkan Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) dan membangun masa depan kepariwisataan Indonesia yang lebih baik melalui pariwisata berkelanjutan,” ujarnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ni Wayan Giri Adnyani; Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Kemenkomarves, Odo RM Manuhutu; Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf/ Baparekraf, Muhammad Neil El Himam; Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis, Fadjar Hutomo; Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kemenparekraf/ Baparekraf, R. Kurleni Ukar; serta sejumlah pejabat eselon 2 di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.(***)
