KUALA LUMPUR – Kabut asap atau jerebu yang melanda wilayah Malaysia selama berbulan-bulan tidak sekadar membawa dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan, tetapi juga memicu konflik tajam di ruang digital. Menghadapi eskalasi “perang” warganet lintas negara yang kian memanas, pendekatan represif seperti pemblokiran konten di media sosial dinilai bukan solusi yang tepat.
Menyoroti fenomena ini, Senior Lecturer di Taylor’s University Malaysia, Dr. Daniel Susilo, menegaskan bahwa pemerintah dan pemangku kebijakan harus mengedepankan strategi mitigasi komunikasi yang terbuka. Pemblokiran atau penyensoran akun (take down) hanya akan memicu kecurigaan publik, membungkam kebebasan berekspresi, dan memperburuk arus misinformasi tanpa menyentuh akar permasalahan sosiologisnya.
“Kondisi asap ini sudah berbulan-bulan terjadi di Malaysia, dan dampaknya sangat terasa hingga ke ranah digital di mana perang dunia maya di antara warganet semakin memanas,” jelas Dr. Daniel Susilo. “Menghadapi hal ini, kita sangat perlu komunikasi diplomatik yang nyata. Langkah meredam tensi bukan dengan memblokir konten atau memberangus suara publik, melainkan dengan melakukan mitigasi komunikasi media sosial secara komprehensif.”
Menurut pakar komunikasi tersebut, memberedel konten kemarahan warganet ibarat menyapu kotoran ke bawah karpet. Publik yang merasa terdampak kesehatannya secara wajar menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban. Alih-alih melakukan sensor, otoritas terkait di kedua negara seharusnya membanjiri ruang digital dengan informasi resmi mengenai progres penanggulangan di lapangan, penegakan hukum yang tegas terhadap pihak penyebab kebakaran, serta hasil dialog bilateral yang sedang berjalan.
Mitigasi komunikasi media sosial menuntut elite pemerintahan dan institusi terkait untuk lebih proaktif dan empatik. Pemerintah perlu turun langsung ke platform digital, memberikan pembaruan (update) yang berbasis fakta, serta merespons kekhawatiran publik dengan narasi yang menenangkan. Ketika publik merasa keluhannya didengar dan melihat adanya progres penanganan yang transparan, narasi negatif dan provokasi sentimen nasionalisme berlebihan akan mereda dengan sendirinya.
Pendekatan literasi dan transparansi informasi ini dinilai krusial untuk menyelamatkan hubungan baik negara serumpun. Krisis ekologis yang berlarut-larut ini membutuhkan sinergi dan kedewasaan diplomasi—tidak hanya dalam memadamkan api di lahan, tetapi juga dalam mengelola informasi dan emosi publik di dunia maya tanpa menggunakan tangan besi.
