JAKARTA(Cakrawalaindonesia.id) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan dalam mendorong kepemilikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak hanya menyediakan rumah bersubsidi, tetapi juga melengkapi lingkungan perumahan melalui pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU). Pada 2022, anggaran penyaluran bantuan PSU rumah umum senilai Rp0,169 triliun dengan capaian sebanyak 20.757 unit atau melebihi target 101,01% dari 20.550 unit.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan bantuan prasarana, sarana dan utilitas sebagai stimulan bagi pelaku pembangunan perumahan dalam membangun rumah MBR.
“Pada tahun anggaran 2023, bantuan PSU untuk rumah umum senilai Rp0,383 triliun, sedangkan pembangunan PSU perumahan MBR sebanyak 27.825 unit,” kata Iwan Suprijanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPRI RI, Rabu (25/1/2023).
Pembangunan rumah bersubsidi dan dukungan pembangunan PSU merupakan upaya pemerintah dalam mensukseskan Program Sejuta Rumah untuk mengurangi angka backlog perumahan di Indonesia. Selain bantuan PSU, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR pada tahun 2023 juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,022 triliun untuk pembangunan rumah susun sebanyak 5.347 unit, termasuk alokasi anggaran kegiatan multi years contract (MYC) 2022-2023 dan program OPOR (optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi) sebanyak 59 tower dan hunian pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyak 22 tower.
“Untuk rumah susun, capaiannya pada tahun 2022 sebanyak capaian 3.872 unit dari target 3.998 unit atau sebesar 99,84%,” kata Iwan Suprijanto.
Selanjutnya pembangunan rumah swadaya, pada tahun 2022 realisasi capaian sebesar 99,80% atau sebanyak 185.802 unit dari target 186.172 unit. Untuk tahun 2023 ini, pembangunan rumah swadaya dialokasikan senilai Rp3,194 triliun melalui skema program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 145.000 unit, termasuk mendukung program Penanganan Kemiskinan Esktrem (PKE).
Program penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah selanjutnya pembangunan rumah khusus. Pada TA 2023, pembangunan rumah khusus dialokasikan senilai Rp0,891 triliun untuk pembangunan 3.362 unit, termasuk loan CSRRP, kegiatan OPOR sebanyak 360 unit dan pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN (MYC 2022-2024).
“Untuk tahun 2022, anggaran pembangunan rumah khusus sebesar Rp1,145 triliun untuk membangun 5.770 unit dengan capaian 4.359 unit,” kata Iwan Suprijanto.
