Close Ads Here
Close Ads Here
Close Ads Here
Close Ads Here
SULSEL  

Rakor Penanganan Longsor Tana Toraja, Empat Poin Penanganan Jadi Prioritas

Longsor Tana Toraja
Rakor Penanganan Longsor Tana Toraja, Empat Poin Penanganan Jadi Prioritas

TANA TORAJA(Cakrawalaindonesia.id) – Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy tiba di Kabupaten Tana Toraja pada Jumat (19/4).

Agenda kunjungan kerja diawali dengan tinjauan ke lokasi longsor di Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Rombongan yang terdiri dari Sekretaris Utama BNPB, Menko PMK, Deputi Penanganan Darurat BNPB, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK,dan Plt. Deputi Bidang Kebudayaan Kemenko PMK melihat secara langsung titik longsor yang menyebabkan korban jiwa sebanyak 20 orang meninggal dan kerugian materil sedikitnya enam unit rumah rusak berat tertimbun material longsor.

Selain meninjau langsung lokasi terdampak longsor, rombongan Menko PMK dan Sestama BNPB berkesempatan untuk melawat sembilan anggota keluarga yang meninggal dunia dalan serta memberikan santunan kepada keluarga korban.

Perwakilan keluarga korban menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh pemerintah kepada para warga terdampak longsor di Kecamatan Makale.

“Kami merasakan kehadiran negara saat kami tertimpa musibah. Sejak hari pertama musibah longsor ini banyak sekali dari pemerintah dan pemerintah daerah yang datang memberikan bantuan”, kata Pendeta mewakili keluarga dan masyarakat Manggau.

Empat Arahan Penanganan Bencana

Di lokasi terdampak longsor, Menko PMK dan Sestama BNPB juga menyempatkan diri berbincang dengan warga terdampak. Mereka mencatat beberapa keluhan warga seperti rusaknya infrastruktur jembatan yang menyebabkan anak-anak harus berjalan cukup jauh untuk mencapai sekolah, akses jalan yang rusak membuat warga kesulitan ketika akan menjual sayur hasil pertanian, serta rumah yang rusak membuat warga harus tinggal di pengungsian sementara.

Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Longsor yang dilaksanakan di Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja, Menko PMK menyampaikan empat arahan penanganan bencana longsor ini.

Arahan pertama terkait dengan perbaikan jembatan penghubung dua desa yang rusak agar segera dibuatkan jembatan darurat. Hal ini guna memudahkan mobilisasi warga terutama bagi anak sekolah.

“Kalau bisa dalam satu-dua hari ini bisa selesai jembatan daruratnya. Pembangunannya dipimpin oleh Dandim, kerahkan satuan, untuk pembiayaannya dibantu oleh BNPB”, terang Muhadjir.

Kedua, perbaikan jembatan permanen. Instruksi Menko PMK kepada Bupati Tana Toraja agar segera menginventarisir aset jalan yang rusak. Hal ini guna efektifitas pembiayaan pembangunan.

Ketiga, terkait rumah warga yang terdampak serta rumah warga yang memiliki risiko longsor. Menko PMK mewanti-wanti agar segera disediakan hunian sementara bagi warga hingga kepastian relokasi dan pembangunan hunian tetap selesai dilaksanakan.

Keempat, agar Pemerintah Kabupaten Tana Toraja segera mencari lahan relokasi untuk pembangunan hunian tetap bagi warga yang terdampak longsor Tana Toraja. Menko PMK berpesan agar proses pencarian lahan ini melibatkan Badan Geologi untuk pemetaan lahan yang aman. Menko PMK juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penyediaan lahan mengingat lokasi terdekat dengan wilayah terdampak merupakan area perhutanan.

“Pembangunan rumah relokasi harus lebih baik, prinsipnya harus menggunakan desain rumah tahan longsor”, tambah Muhadjir.

Dukungan Operasional BNPB

Menindaklanjuti arahan Menko PMK, Rustian menyampaikan BNPB telah melaksanakan beberapa arahan tersebut di atas dalam masa penanganan tanggap darurat khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga terdampak.

BNPB telah mendirikan sejumlah tenda keluarga untuk 22 KK yang tempat tinggalnya terdampak longsor. Tenda keluarga ini dapat dimanfaatkan sebagai hunian sementara. Setiap tenda dilengkapi dengan alas, matras, kasur lipat dan selimut. Tenda-tenda didirikan di halaman gereja dan rumah penduduk yang posisinya lebih aman.

Selain tenda keluarga, BNPB juga memberikan bantuan sembako untuk beberapa hari ke depan bagi warga terdampak. Pemenuhan kebutuhan dasar ini juga didukung paket makanan siap saji dan _hygiene kit_.

Memasuki masa transisi darurat ke pemulihan, BNPB mendorong Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk segera melakukan pendataan dan pencarian terkait lahan yang akan digunakan untuk relokasi.

“Segera dipastikan jika ada tanah dari Pemkab atau tanah milik masyarakat yang layak dibangun, harus ada kajian dari Dinas Pekerjaan Umum dan rekomendasi dari Badan Geologi karena prinsip penanggulangan bencana haruslah _built back better_”, kata Rustian.

Rustian menambahkan, selama menunggu rekomendasi relokasi bagi warga terdampak, masyarakat akan mendapatkan bantuan berupa dana tunggu sebesar 500 ribu rupiah per bulan.

BNPB juga memberikan bantuan dukungan operasional berupa Dana Siap Pakai (DSP) sebesar 250 juta rupiah kepada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Dana ini dapat dipergunakan untuk operasional penanganan darurat bencana, salah satunya adalah pembangunan jembatan darurat.

Kepada pemerintah kabupaten, Rustian mengatakan BNPB akan terus melakukan pendampingan guna mempercepat proses transisi darurat ke pemulihan.

“Pemerintah Kabupaten tidak perlu khawatir karena BNPB akan mendampingi, mulai dari Deputi, para direktur hingga staff diturunkan hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi”, tambah Rustian.

Pada kesempatan rakor ini, selain menyerahkan bantuan dukungan operasional dana siap pakai, BNPB juga menyerahkan bantuan peralatan dan logistik kepada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja guna penanggulangan bencana antara lain tenda keluarga, tenda pengungsi, velbed, _light tower_, genset, pompa alkon, penjernih air, gergaji mesin, dan senter evakuasi.