PASIRPENGARAIAN(Cakrawalaindonesia.id) – Wakil Bupati (Wabup) Rokan Hulu (Rohul), H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., menghadiri rapat asistensi daerah terkait proyeksi kemampuan keuangan daerah Tahun Anggaran (TA) 2026 yang dilaksanakan secara virtual.
Rapat tersebut membahas daerah-daerah yang proyeksi pendapatannya dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan belanja minimum.
Dalam kegiatan itu, Wakil Bupati didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si., bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
Rapat asistensi ini dinilai krusial mengingat struktur APBD daerah menghadapi tantangan, di mana proyeksi kemampuan keuangan daerah diperkirakan mengalami kendala dalam menutupi kebutuhan belanja wajib pada tahun 2026.
Pihak pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah memaparkan sejumlah data strategis. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu tercatat cukup kuat di angka 6,79 persen, berada di atas rata-rata nasional. Namun, tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan signifikan, yakni sebesar 8,12 persen atau sekitar 70,65 ribu jiwa.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 73,61, masih di bawah rata-rata kabupaten nasional sebesar 75,06. Prevalensi stunting tercatat 21,40 persen, sementara kondisi jalan kabupaten yang masuk kategori kritis mencapai 75,2 persen atau sekitar 1.875,41 kilometer.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati memaparkan realisasi serta rencana belanja wajib daerah yang menjadi fokus asistensi, antara lain:
– Bidang pendidikan dialokasikan sebesar 20 persen dari total belanja, dengan capaian saat ini sekitar 34,62 persen dari target alokasi.
– Infrastruktur ditargetkan sebesar 40 persen, namun baru terealisasi sekitar 28,57 persen.
– Belanja pegawai diproyeksikan sebesar 30 persen pada tahun 2026, sementara posisi saat ini masih berada di angka 38,18 persen.
Wakil Bupati juga menjelaskan capaian penerimaan pajak dan retribusi daerah yang menunjukkan performa bervariasi, di antaranya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 73,17 persen, pajak rokok 79,05 persen, pajak tenaga kelistrikan 36,42 persen, serta pajak air tanah yang masih rendah di angka 18,72 persen.
Ia turut menekankan potensi besar Kabupaten Rokan Hulu sebagai wilayah dengan perkebunan kelapa sawit terluas yang memiliki sekitar 50 hingga 56 pabrik kelapa sawit.
“Kami berharap adanya dukungan terhadap hilirisasi industri sawit serta pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD/Perseroda) sebagai mitra usaha guna meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga menjalankan program penguatan UMKM melalui skema pinjaman modal tanpa bunga, dengan bunga ditanggung APBD untuk pinjaman di bawah Rp5 juta.
Rapat asistensi ditutup dengan permohonan arahan dari pemerintah pusat agar Kabupaten Rokan Hulu dapat memenuhi ketentuan belanja minimum sekaligus mengoptimalkan potensi daerah di tengah tantangan fiskal yang dihadapi.
Source: MC Rohul
