JAKARTA(Cakrawalaindonesia.online) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga terus mendorong upaya guna penyaluran program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work).
Selain PKT rutin pemeliharaan jalan dan jembatan serta revitalisasi drainase, pada Tahun Anggaran (TA) 2022 juga dilaksanakan padat karya non rutin atau kegiatan kontraktual yang dilaksanakan dengan skema padat karya supaya bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya ke berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga tempatan sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.
“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok,” ujar Menteri Basuki.
Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Thomas Aden mengatakan, bahwa terdapat dua skema pelaksanaan padat karya yaitu melalui swakelola (pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta revitalisasi drainase) serta terdapat juga tambahan padat karya melalui kegiatan non rutin atau kontraktual pada paket-paket long segment. Long segment yaitu penanganan preservasi jalan dalam batasan satu panjang segmen yang menerus dengan beberapa lingkup pekerjaan guna mendapatkan kondisi jalan yang mantap dan standar sepanjang segmen.
“Mayoritas Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan ini cukup banyak menyerap pekerja tenaga kerja karena pekerjaan Preservasi dilaksanakan di seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Ditjen Bina Marga yang mencakup ruas jalan nasional di seluruh Indonesia,” terang Thomas.
Pada TA 2022, alokasi anggaran padat karya non rutin senilai Rp1,89 triliun yang dilaksanakan pada 825 lokasi. Dengan besaran anggaran tersebut diharapkan bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 13.678 orang atau setara 955.325 Hari Orang Kerja (HOK).
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan tercatat sampai 13 September 2022, realisasi pekerjaan fisik padat karya non rutin yang sudah dikerjakan sebesar 60,71% dengan penyerapan tenaga kerja 7.003 orang atau sebesar 272.940 HOK.
“Program padat karya bidang jalan dan jembatan diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki protensi mengalami penambahan jumlah pengangguran yang diakibatkan dari dampak pandemi Covid-19, misalnya di Pulau Jawa,” jelas Hedy Rahadian.
Selain pekerjaan padat karya non rutin, Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga juga terus melanjutkan kegiatan padat karya rutin yang dilaksanakan setiap tahun yakni pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta revitalisasi drainase. Saat ini ketiga lingkup pekerjaan tersebut telah menyerap 44,272 tenaga kerja yang tersebar di 1.383 lokasi.
Sedangkan untuk PKT rutin preservasi jalan misalkan pembersihan median jalan dan pengecatan marka progres fisik telah mencapai 62,07% dengan capaian penyerapan tenaga kerja sebanyak 24.495 orang. PKT rutin pemeliharaan jembatan misalnya pengecatan rangka jembatan progres fisiknya sudah 60,24% dengan capaian menyerapan tenaga kerja 7.975 orang.
Selanjutnya pada kegiatan revitalisasi drainase jalan nasional yang tersebar di 186 lokasi dengan progres fisik 74,02% dan menyerap 11.802 tenaga kerja. Pekerjaan pembenahan drainase sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ruas jalan penting dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan jalan tersebut.(***)
