Cakrawalaindonesia.id – Analisis kebijakan publik mencakup rangkaian pekerjaan mulai dari menyusun kajian, mengumpulkan data dan informasi, menyusun laporan, hingga merumuskan rekomendasi kebijakan. Kompetensi yang dibutuhkan pada setiap jenjang juga berbeda, sehingga pemilihan level sertifikasi perlu disesuaikan dengan skema yang diikuti.
Duta Training menyediakan program Pelatihan dan Sertifikasi Analis Kebijakan Publik dengan pilihan KKNI Kualifikasi 5, 6, dan 7. Pelaksanaannya terdiri dari 2 hari training dan 1 hari sertifikasi uji kompetensi.
Apa yang Dipelajari dalam Pelatihan Analis Kebijakan Publik?
Materi pelatihan mengacu pada unit kompetensi dalam masing-masing skema. Pada Level 5, beberapa kompetensinya meliputi penyusunan desain kajian dan analisis kebijakan, membuat instrumen kajian, melakukan pengumpulan data dan informasi, menyusun laporan kajian, serta mempublikasikan naskah kebijakan.
Peserta juga mempelajari komunikasi dengan pihak terkait, government relations, pembuatan materi ringkasan, penyusunan program dan metode kerja, serta pengumpulan data perencanaan pembangunan.
Pada level yang lebih tinggi, kompetensinya mencakup penyusunan rekomendasi kebijakan, analisis data pembangunan, manajemen isu dan opini publik, advokasi kebijakan, evaluasi kebijakan, hingga pengelolaan tim dan staf.
Perbedaan Level 5, 6, dan 7 Analis Kebijakan Publik
Duta Training memiliki tiga skema sertifikasi dengan unit kompetensi yang berbeda pada setiap levelnya
| Level | Beberapa unit kompetensi |
| Level 5 | Menyusun desain kajian dan analisis kebijakan, membuat instrumen kajian, melakukan pengumpulan data dan informasi, menyusun laporan kajian, mempublikasikan naskah kebijakan, melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait, serta melaksanakan government relations |
| Level 6 | Menyusun desain kajian dan analisis kebijakan, menyusun laporan kajian, menyusun rekomendasi kebijakan, menyusun bahan publikasi rekomendasi kebijakan, melaksanakan manajemen isu dan opini publik, menganalisis data pembangunan, serta menganalisis potensi dan permasalahan pembangunan |
| Level 7 | Menyusun rekomendasi dan bahan publikasi kebijakan, menyusun desain advokasi kebijakan, melakukan kegiatan advokasi kebijakan, mendesain standar penilaian dalam evaluasi kebijakan, mengelola tim dan staf, menganalisis data penilaian hasil pelaksanaan kegiatan, serta mengkaji model untuk menetapkan alternatif kebijakan pembangunan |
Perbedaan tersebut terlihat dari unit kompetensi yang dinilai pada masing-masing skema. Peserta perlu memilih level berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang ingin diikuti.
Bagaimana Pelatihan dan Sertifikasi Analis Kebijakan Publik Dilaksanakan?
Pelatihan berlangsung selama 2 hari, dilanjutkan dengan 1 hari sertifikasi uji kompetensi. Tempat pelaksanaan menyesuaikan kebutuhan instansi. Pada tahap training, peserta mempelajari materi berdasarkan skema yang dipilih sebelum mengikuti uji kompetensi.
Untuk Level 5, peserta harus memenuhi salah satu persyaratan, yaitu minimal SMA dengan pengalaman kerja 3 tahun, atau mahasiswa S1 semester 6 tertentu dengan pengalaman magang.
Untuk pelaksanaan offline dengan minimal 5 peserta, biaya pelatihan Level 5, 6, dan 7 masing-masing sebesar Rp8.500.000. Biaya sertifikasi sebesar Rp1.500.000 untuk Level 5, Rp2.500.000 untuk Level 6, dan Rp3.500.000 untuk Level 7. Peserta mendapatkan certificate, training kits, lunch, dan coffee break.
Pengalaman Duta Training Menyelenggarakan Pelatihan Analis Kebijakan
Program ini telah dilaksanakan Duta Training melalui Pelatihan Analisis Kebijakan Publik Level 5 pada 4–5 April 2026. Kegiatan tersebut dipimpin Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos., M.Si., yang memiliki pengalaman sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda Pemerintah Kota Mojokerto.
Salah satu peserta, Raissa Aqiella Widita, mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam penyusunan desain dan instrumen kajian kebijakan. Ia memiliki pengalaman sekitar tiga tahun di bidang analisis infrastruktur, termasuk pekerjaan yang berkaitan dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU/PPP), analisis kelayakan ekonomi, penilaian biaya-manfaat, analisis permintaan transportasi, serta evaluasi kapasitas fiskal dan keuangan pemerintah daerah.
Materi pada pelaksanaan tersebut mencakup penyusunan desain dan instrumen kajian, pengumpulan data dan informasi, penyusunan laporan dan publikasi kebijakan, komunikasi, serta government relations.
Uji Sertifikasi Analis Kebijakan Publik BNSP di Surabaya
Duta Training juga telah menyelenggarakan tahap uji sertifikasi. Pada 29 Agustus 2026 di Surabaya, Uji Sertifikasi Analis Kebijakan Publik BNSP diikuti 11 peserta dari Satuan Kerja Transportasi Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB).
Proses asesmen didampingi 3 asesor, dan seluruh peserta dinyatakan kompeten setelah menyelesaikan uji sertifikasi. Pelaksanaan ini menjadi salah satu pengalaman Duta Training dalam menyelenggarakan uji sertifikasi Analis Kebijakan Publik.
Pelatihan Analis Kebijakan Publik BNSP di Yogyakarta bersama Duta Training
Duta Training menyediakan program Pelatihan dan Sertifikasi Analis Kebijakan Publik dengan pilihan Kualifikasi 5, 6, dan 7. Tempat pelaksanaan menyesuaikan kebutuhan instansi, dengan durasi 2 hari training dan 1 hari sertifikasi uji kompetensi.
Setiap level memiliki unit kompetensi yang berbeda, mulai dari penyusunan kajian dan laporan pada Level 5 hingga rekomendasi, advokasi, evaluasi kebijakan, dan pengelolaan tim pada Level 6 dan 7. Karena itu, pemilihan level perlu disesuaikan dengan kompetensi dan skema sertifikasi yang akan diikuti.
Peserta maupun instansi dapat berkonsultasi mengenai level, persyaratan, jadwal, dan tahapan program sebelum melakukan pendaftaran. Informasi selengkapnya tersedia melalui Duta Training atau dapat diperoleh dengan menghubungi tim melalui WhatsApp di 0821-3657-6089.
Dengan pilihan level dan rangkaian pelatihan hingga uji kompetensi yang tersedia, Duta Training dapat menjadi salah satu penyelenggara yang dipertimbangkan bagi peserta maupun instansi yang sedang mencari Pelatihan Analis Kebijakan Publik bersertifikat BNSP di Yogyakarta.
