JAKARTA(CIO) – Acara Orientasi Pembangunan Desa Berkelanjutan digelar dalam rangkaian menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia, bertempat di Ancol Beach City (ABC), di Kawasan Wisata Ancol, Jakarta pada hari Sabtu (16/07/2022) kemarin.
Acara orientasi ini dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Purn Dr H Tito Karnavian.
Selain itu, juga hadir langsung Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) H Surta Wijaya dan seluruh pengurus baik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta Kepala Desa di seluruh Indonesia.
Tampak juga hadir, Ketua Umum AKPSI Yulhaidir yang juga menjabat Bupati Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Sekjen APKSI Dr H Kamsol yang juga menjabat Penjabat Bupati Kampar.
Penjabat Bupati Kampar Dr H Kamsol usia acara tersebut, menyampaikan sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri diantaranya ungkapan apresiasi setinggi-tingginya yang telah dibentuknya asosiasi ini.
“Pak Menteri juga berharap dengan adanya Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia dapat menata ulang tata kelola, karena banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi di daerah terutama lahan yang menyangkut hak Masyarakat terhadap Perusahaan,” papar Kamsol.
Kamsol menegaskan, bahwa persoalan-persoalan yang terjadi di daerah hanya diketahui oleh Kepala Daerah, Perangkat Desa serta pemangku kepentingan lainnya.
“Oleh sebab itu, Kepala Daerah dan Kepala Desa dapat diberikan semacam orientasi atau peninjauan terhadap sesuatu yang tepat untuk diterapkan kepada Kepala Daerah,” sebutnya.
Ditambahkan Kamsol, untuk tata kelola dan kebijakan-kebijakan perkebunan sawit banyak berubah-ubah, sehingga dapat mengaplikasikannya di daerah.
“Selama ini persoalan di hulu, antara masyarakat dengan perusahaan, dan selama ini belum ada aturan khusus yang mengatur ini semua,” sebut Kamsol.
Kamsol berharap dengan adanya AKPSI, akan lahir peraturan-peraturan yang mengatur segala regulasi sehingga petani sawit dapat terlindungi, mengayomi sehingga masyarakat petani sawit semakin sejahtera dan kesejahteraan tersebut berefek akan kemajuan suatu daerah.
Lanjut Kamsol, dengan belum adanya regulasi atau peraturan dari pemerintah. Selama ini harga sawit dapat diatur oleh perusahaan-perusahaan sawit yang berskala besar, sehingga petani kecil di daerah tidak dapat menentukan harga panennya sendiri.
“Dengan adanya AKPSI dan APDESI, maka asosiasi-asosiasi ini dapat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mendengar setiap permasalahan yang dihadapi petani sawit di daerah dapat tersampaikan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat dapat mengambil langkah atau kebijakan yang akan memberikan jalan jika ada permasalahan di daerah,” imbuh Kamsol.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa AKPSI dan APDESI sebagai jembatan penghubung antara pemerintah pusat dan daerah serta petani sawit di setiap daerah.
“AKPSI dan APDESI ini menjadi penyambung informasi untuk menyampaikan segala permasalahan yang timbul selama ini, sehingga pemerintah pusat dapat mencarikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi,” harap Luhut dalam kesempatan orientasi itu.(***)
