PALANGKARAYA(Cakrawalaindonesia.online) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) telah menerapkan strategi penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sesuai arahan pemerintah pusat yakni dengan menetapkan Status Keadaan Darurat Wabah PMK dan Satgas PMK oleh Gubernur Kalteng pada tanggal 1 Juli 2022, dan rangkaian langkah-langkah pengendalian sesuai strategi nasional yang ditetapkan Satgas Nasional Penanganan PMK.
Meskipun PMK sempat menyebar, Kalimantan Tengah tidak melaporkan kasus PMK ( zero reported case) sejak tanggal 10 Agustus 2022 hingga saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Ir. Leonard S. Ampung, M.M, MT selaku Asisten II Sekda Provinsi Kalteng saat menyambut Tim Monitoring dan Evaluasi Satgas PMK Pusat di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu (12/10/2022).
“Provinsi Kalteng sejak 10 Agustus 2022 telah melaporkan zero case PMK dan terus dipertahankan sampai dengan saat ini,” kata Leonard.
Menyusul prestasi tersebut, Pemerintah Kalteng menerima penghargaan Golden Sertifikat dari Kementerian Pertanian bersama dengan 21 kota/kabupaten lainnya di Indonesia atas capaian laporan zero case PMK sebelum hari Kemerdekaan 17 Agustus 2022 lalu.
Selain itu, dia juga menyampaikan implementasi yang dilakukan oleh Pemprov Kalteng dalam penanggulangan PMK, salah satunya dengan pelaksanaan vaksinasi kepada Hewan Rawan PMK (HRP).
Angka vaksinasi di Kalteng telah mencapai 40,75 persen dari target yang ditetapkan. Sementara, jumlah dosis yang telah terlaksana terhitung 22.410 di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, di mana Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi wilayah tertinggi pencapaian vaksin sebesar 76,09 persen (10.500 dosis).
Terlebih, Asisten II Sekda menyebut tiga langkah prioritas penanganan PMK di Kalimantan Tengah, di antaranya melanjutkan penguatan pengendalian lalu lintas hewan pada lintas batas Provinsi di Kapuas dan Barito Timur.
Lebih lanjut, untuk mempercepat penanganan PMK di Kalteng Leonard mengatakan akan dilakukan percepatan vaksinasi dan penandaan atau pendataan hewan ternak serta percepatan surveilans untuk menuju zona putih PMK. Menurutnya, data surveilans aktif sangat dibutuhkan untuk menyatakan Kalimantan Tengah bebas dari PMK.
“Saat ini Satgas PMK provinsi bersama dengan Satgas PMK kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah terus melakukan upaya untuk menuju ke zona putih karena Kalimantan Tengah sudah lebih dari satu bulan tidak ada kasus PMK,” pungkasnya.(***)
