Close Ads Here
Close Ads Here
Close Ads Here
Close Ads Here
JATENG  

Kepala BNPB Dampingi Presiden RI Serahkan Bantuan Dana Stimulan Gagal Panen Akibat Banjir

BNPB
Kepala BNPB Dampingi Presiden RI Serahkan Bantuan Dana Stimulan Gagal Panen Akibat Banjir

PEKALONGAN(Cakrawalaindonesia.id) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mendampingi Presiden RI Joko Widodo, dalam penyerahan bantuan dana stimulan kepada petani gagal panen (puso) akibat bencana alam banjir tahun 2023 di Kantor Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (13/12) sore.

Pada penyerahan itu, Presiden mengaku merasa senang. Sebab, bantuan yang sudah cukup lama dinanti para petani gagal panen karena bencana banjir di wilayah Jawa Tengah akhirnya dapat dilaksanakan. Tentunya, hal itu diharapkan dapat menggenjot semangat para petani agar kembali menanam padi selayaknya seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

“Saya senang pada sore ini. Telah mulai diberikan, hanya di Jawa Tengah itu kurang lebih, nanti diberikan ke 6 ribu petani untuk 16 ribu hektar yang tahun kemarin puso karena kebanjiran,” kata Presiden.

“Oleh sebab itu agar segera dilakukan penanaman kembali. Biaya produksinya sebagian diganti oleh pemerintah,” lanjutnya.

Menyinggung besarnnya, Presiden menyampaikan bahwa setiap petani akan mendapatkan 8 juta rupiah per hektare. Nominal tersebut merupakan biaya produksi yang diperlukan agar para petani terdampak bisa menanam kembali di musim tanam di 2024.

“Besarnya satu hektarnya 8 juta rupiah. Tadi ada yang dapat 154 juta, tetapi untuk 70 orang kelompok petani. Ada yang dapat 12 juta satu orang, tergantung berapa luas sawah yang terkena banjir,” jelas Kepala Negara.

Pada kesempatan itu, Presiden juga meminta kepada para petani agar segera kembali menanam. Menurut Presiden, ini adalah waktu terbaik untuk menanam padi. Sebab, selain datangnya musim penghujan di hampir seluruh wilayah Tanah Air, masa-masa sekarang ini harga gabah juga naik. Otomatis hal itu akan sangat menguntungkan bagi para petani.

“Segera (menanam-red). Karena sekarang ini mulai hujan dan segeralah menanam. Begitu ini nanti keuangannya sudah diselesaikan lewat perbankan, segeralah dimulai menanam. Karena apa? harga gabah tinggi. Nggih mboten (benar tidak-red)?,’ kata Kepala Negara disambut riuh semangat para petani.

Di sisi lain, Presiden juga menaruh harapan besar kepada petani agar produksi padi pada tahun depan dapat melimpah. Presiden tidak ingin hasil pertanian, khususnya padi lebih rendah seperti pada tahun ini dan periode sebelumnya. Namun, Presiden memahami bahwa hal itu terjadi juga dipengaruhi oleh faktor cuaca dan perubahan iklim.

“Oleh sebab itu segera menanam. Karena tahun ini produksi kita turun. Karena masalah cuaca, perubahan iklim. Jadi yang 16 ribu hektar ini segera ditanam. Mumpung ada air dan mumpung sudah cair dan mumpung harga gabah pas tinggi,” jelas Presiden.

Di sela sambutan dalam penyerahan bantuan dana stimulan, Presiden juga berusaha lebih mencairkan suasana dengan membagi cerita ketika bertemu para pedagang di pasar pada saat kunjungan kerja di daerah. Presiden mengungkapkan, harga gabah yang tinggi dan menguntungkan para petani justru berbanding terbalik dengan para pedagang di pasar. Presiden mengaku mendapat banyak keluhan dari pedagang harena harga beras naik.

Namun Presiden akhirnya mampu memberikan pemahaman kepada para pedagang bahwa hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sifatnya musiman. Kepala Negara juga mengajak para pedagang untuk tetap optimis kepada pemerintah yang akan terus memberikan solusi terbaik untuk menurunkan harga pasar agar lebih optimal.

“Harga gabah pas tinggi, tapi ibu-ibu yang di pasar malah mengeluh ke saya” ungkap Presiden disambut tawa para petani.

Sebelum menutup sambutan, Presiden kembali meyakinkan dan mengajak para petani agar tetap semangat dan terus optimis untuk menanam agar produksi beras, khususnya di wilayah Jawa Tengah dapat kembali naik.

“Produksi beras di Jawa Tengah harus naik lagi. Setuju nggih?,” pungkas Presiden.

Pencairan Dana Stimulan Mudah dan Tidak Berbelit

Pada laporan sebelumnya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa lebih dari 113 ribu hektare lahan di Tanah Air terdampak banjir. Dari total luas tersebut, sekitar 48 ribu hektar lahan yang tersebar di 136 kabupaten/kota di 20 provinsi mengalami gagal panen atau puso.

Kondisi ini terjadi selama musim tanam periode Januari hingga Maret 2023. Jika ditotal, maka kerugian diperkirakan mencapai Rp 412 miliar dan sedikitnya ada 57.053 petani yang lahannya terdampak gagal panen. Wilayah provinsi Jawa Tengah sendiri tercatat ada lahan pertanian seluas 16.321 hektare yang mengalami puso akibat bencana banjir. Lahan tersebut adalah milik 6.431 orang petani.

“Untuk Provinsi Jawa Tengah, luas lahan puso yang terdampak seluas 16.321 hektare. Adapun jumlah petaninya yang terdampak sejumlah 6.431 orang,” jelas Suharyanto.

Pada penyerahan dana stimulan tersebut, pemerintah akan memberikan dukungan kepada 750 orang petani yang tersebar di 8 kabupaten di Jawa Tengah untuk tahap awal. Di hadapan Presiden, Kepala BNPB juga memohon izin untuk menyerahkan dukungan yang sama kepada para petani lainnya di seluruh Tanah Air melalui BNPB dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

“Mohon izin kami juga untuk menyampaikan bantuan kepada petani lainnya yang terdampak di seluruh Indonesia,” kata Suharyanto.

Adapun bantuan dana stimulan itu menurut Suharyanto akan disalurkan melalui Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) secara utuh tanpa potongan atau biaya apapun. Suharyanto juga memastikan bahwa pencairan dana tersebut tidak akan melewati birokrasi yang berbelit. Kendati demikian, Suharyanto tetap meminta inspektorat daerah dan BPKP untuk turut mengawal pencairan dana tersebut agar akuntable.

“Bantuan ini disalurkan melalui Bank Himbara, secara utuh tanpa dikenakan biaya atau potongan apapun. Dilaksanakan sesederhana mungkin tanpa birokrasi yang berbelit. Namun demikian aspek akuntabilitas tetap kami utamakan dengan melibatkan pengawasan dan pendampingan dari inspekorat daerah dan BPKP,” jelas Suharyanto.