JAKARTA(Cakrawalaindonesia.online) – Komandan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal), Laksamana Madya (Laksdya) TNI Nurhidayat mengungkapkan, bahwa kedaulatan digital laut di Indonesia sangat penting dikelola secara baik. Laksdya Nurhidayat yang juga merupakan Ketua Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut menjelaskan ruang bawah laut Indonesia terkait penataan pipa dan kabel bawah laut ini harus dikelola secara baik, mengingat luasnya wilayah Indonesia dan besarnya potensi ekonomi yang ada di dalamnya.
“Indonesia mempunyai ruang laut yang luas dan unik sehingga harus ditata sedemikian rupa,” ungkap Laksdya Nurhidayat dalam acara Talkshow bertajuk ‘Kedaulatan Digital di Laut Indonesia’ di Jakarta, pada hari Rabu (14/09/2022).
Value Statistik Indek keekonomian digital tahun 2021, tercatat telah melahirkan nilai 70 Milyar US Dollar dan akan diproyeksikan meningkat lima kali pada tahun 2030. Sejalan dengan itu, Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Muhammad Rasman Manafi mengungkapkan, pemanfaatan ruang laut untuk sarana pendukung fasilitas digital harus ditata, supaya dapat digunakan secara optimal dengan membuat peta tata ruang bawah laut yang baik dan terus diperbaharui secara berkala.
“Jadi yang namanya memanfaatkan ruang laut itu menjadi target kami (dalam Timnas) supaya optimal dengan cara penataan kabel-kabel bawah laut,” jelasnya.
Rasman menilai keberadaan timnas ini yang bertugas menata kabel-kabel dan pipa bawah laut yang akan digunakan bagi komunikasi dan pengiriman listrik agar dapat ditata secara rapi dengan sedemikian rupa. Sehingga tidak akan mengganggu keberadaan kapal-kapal yang melintas di atasnya. Dalam kesempatan yang sama, Rasman juga mengajak kepada semua pihak agar memberi masukan pada timnas untuk menata ruang laut Indonesia.
“Saya mengajak semua pihak yang merasa dapat berkontribusi dalam menata ruang laut khususnya terkait kabel di bawah laut, untuk memperkuat kapasitas kedaulatan digital nasional kita,” tutur dia.
“Kami selalu terbuka untuk menerima masukan apa saja yang dapat dilakukan untuk perbaikan (tata ruang bawah laut) termasuk deregulasi aturan yang kita rasakan justru beresiko dan memperpanjang regulasi,” terangnya.
Praktisi Framework Bussiness Bawah Laut Ari Sinaga mengungkapkan, bahwa transformasi digital di Indonesia sangat penting. Menurutnya, ekosistem pendukung dan sarana prasarana digital harus terintegrasi dengan komprehensif dan menyeluruh.
Ari menambahkan, keberadaan konsorsium ini sangat penting guna percepatan ekosistem digital di Indonesia. Apalagi kendala yang dihadapi bukan hanya soal regulasi, tetapi juga terdapat kendala teknis.
“Kita berharap pemerintah mendukung agar semua penyelenggara Digital Frame Work Services bawah laut ini, dapat bersama-sama menjadi satu menjadi National Global Consortium yang diharapkan mampu menjembatani kendala-kendala yang ada,” katanya.(***)
