Close Ads Here
Close Ads Here
Close Ads Here
Close Ads Here
NEWS  

Kasda Kampar Kosong, Kades dan Sebahagian Perangkat Desa Belum Gajian

Kasda Kampar Kosong, Kades dan Sebahagian Perangkat Desa Belum Gajian (Dok: MSFaidar/CIO)

BANGKINANGKOTA(Cakrawalaindonesia.online) – Kas Daerah (Kasda) Kabupaten Kampar saat ini sedang kosong. Kondisi ini tentu berdampak terhadap pembayaran pada sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Kampar.

Terkait kondisi ini, salah satu yang berdampak yakni sudah sejak beberapa bulan gaji sebahagian dari Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa di Kabupaten Kampar tidak bisa dicairkan karena dana Kas Daerah dalam kondisi kosong.

Beberapa Kepala Desa yang dikonfirmasi membenarkan kondisi yang terjadi saat ini, namun mereka enggan untuk disebutkan identitasnya saat akan diberitakan.

Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian serius karena mereka juga bekerja, begitu juga dengan perangkatnya tentu akan berdampak dalam kwalitas pelayanan maupun kinerja.

“Betul kondisi Kas Daerah kosong, kami ko ajo olun gajian le olah bapo bulan ko pak,” komentar salah seorang Kades dengan menggunakan bahasa daerah Kampar yang enggan disebutkan jati dirinya.

Begitu juga dengan kades lainnya, dengan nada serupa. Namun mereka pasrah dengan kondisi ini, meskipun begitu mereka tetap akan bekerja dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan salah seorang Kades juga menuturkan bahwa dirinya dan perangkat memang belum menerima honor karena tidak bisa mencairkan Dana Desa akibat Kasda kosong.

“Sebagian desa sudah ada yang cair, namun ada juga desa belum cair lagi,” ungkap salah seorang Kades yang baru dilantik pada Pilkades Serentak tahun 2021 lalu, ia juga enggan dipublish namanya saat dihubungi pada Kamis (08/09/2022) pagi.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran terkait Kas Daerah yang kosong, hal ini ternyata tidak hanya terjadi di Kabupaten Kampar saja, ini terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia.

Kas Daerah yang kosong ini sebabkan oleh belum ditransfernya dana untuk daerah dari Pemerintah Pusat sampai saat ini.

Persoalan belum ditransfernya dana daerah ini tentu saja semakin memperparah kondisi ekonomi di daerah, ditambah lagi dengan dampak ekonomi terkait kenaikan harga BBM.(***)