JAWA TIMUR(Cakrawalaindonesia.id) – Jelang liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mendampingi Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi meninjau pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dan pelabuhan Gilimanuk, Bali.
Dalam kesempatan tersebut Menhub Budi Karya memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat selama masa Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).
“Sejak dua bulan yang lalu kami sudah sampaikan ke Korlantas dan ASDP. Jika sebelumnya kami tanpa koordinasi, sekarang kami sudah lakukan koordinasi dan sudah ada perbaikan-perbaikan,” unjar Menhub di Pelabuhan Ketapang, Sabtu (16/12).
Budi Karya juga mengungkapkan, perbaikan dan peningkatan layanan telah dilakukan di pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk selama masa akhir tahun.
Selanjutnya, ia mengatakan pengaturan mobilitas kendaraan penumpang dan logistik juga dilakukan selama masa liburan akhir tahun. Pelabuhan Ketapang hanya akan melayani kendaraan penumpang saja, sedangkan truk pengangkut barang akan dialihkan ke pelabuhan Tanjung Wangi yang dikelola oleh PT Pelindo dan Pelabuhan Jangkar di Situbondo.
“Berita gembira juga tadi evaluasi kami dengan Pak Korlantas dan Ibu Dirut ASDP, ada tambahan tiga kapal yang relatif besar sehingga daya tampung penumpang yang akan menyeberang dari Banyuwangi ke Bali akan bertambah dengan baik,” tambahnya.
Kakorlantas Polri Brigjen Aan Suhanan menuturkan Korlantas Polri siap berkoordinasi dengan Kemenhub dan stakeholder lainnya untuk mengatur lalu lintas sekitar pelabuhan.
“Dengan adanya penambahan kapal dan pemisahan pelabuhan kendaraan penumpang dan barang, mudah-mudahan volume kendaraan yang menuju Ketapang akan berkurang,” ungkap Kakorlantas.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi menambahkan, selain pemisahan dermaga kendaraan dan penambahan kapasitas, ASDP juga memberlakukan pengaturan penjualan tiket online.
“Kami lakukan untuk menghindari agen tidak resmi dan agar ketidaklancaran tidak terjadi,”pungkasnya.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Sekretaris Jenderal Novie Riyanto, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antoni Arif Priadi.
