JAKARTA(CIO) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR, seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, rumah MBR dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Pandemi COVID-19.
“Realisasi pagu anggaran Kementerian PUPR per 23 Agustus 2022 adalah sebesar Rp47,79 triliun atau sebesar 41,07% dari total anggaran (Rp116,37 triliun) dengan progres fisik sebesar 46,94%,” kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (25/08/2022).
Menteri Basuki mengatakan, Kementerian PUPR berkomitmen dalam mendukung penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) untuk menjaga roda ekonomi nasional melalui pengadaan barang dan jasa minimal 90% dari pagu anggaran. “Hingga pertengahan Agustus 2022, realisasi belanja penggunaan PDN sebesar Rp44,61 triliun atau sebesar 42,99% dari target Rp103,78 triliun,” jelas Menteri Basuki.
Dari progres tersebut, Menteri Basuki menyebutkan sejumlah infrastruktur Kementerian PUPR pertanda yang telah diresmikan dari Januari hingga Juli 2022, pertama untuk Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air (SDA) diantaranya Bendungan Randugunting Jawa Tengah (Jateng), Bendungan Bintang Bano di NTB, dan Embung Sumingkir di Jateng.
“Di bidang Jalan dan Jembatan, antara lain Jembatan Gantung Girpasang di Jateng, Jalan Bypass – Balige (KSPN Danau Toba), Jembatan Ploso Jawa Timur (Jatim) dan Jalan Lingkar Brebes – Tegal di Jateng,” terang Menteri Basuki.
Selanjutnya di bidang Permukiman, antara lain Rehabilitasi SDN Nglinduk 3 Jateng, Revitalisasi Pasar Legi Jateng, Penataan Kawasan Pantai Bebas Parapat Sumatera Utara (Sumut), Penataan Kampung Ulos Hutaraja dan Huta Siallagan Sumut, Penataan Kawasan Gunung Kemukus Jateng, dan Pasar Banyumas Jateng. “Sedangkan di bidang Perumahan, antara lain Rusun Ponpes Al Qur’an Azzayadiy Jateng dan Rusun Yayasan Bhakti Bapa Emak di Jatim,” ujar Menteri Basuki.
Untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, Kementerian PUPR juga melanjutkan Program Padat Karya Tunai (PKT) berupa pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, antara lain P3TGAI, OP Irigasi & Rawa, Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Revitalisasi Drainase Jalan, Pamsimas, Sanimas, KOTAKU, PISEW, Sanitasi Ponpes/Lembaga Keagamaan dan rumah swadaya.
“Alokasi Program Padat Karya Tunai (PKT) di 2022 sebesar Rp14,35 triliun dengan progres sebesar Rp7,83 triliun (54,6%) dan serapan tenaga kerja 340.199 orang atau sebesar 47,76% dari total target serapan 712 ribu orang pekerja,” ungkap Menteri Basuki.
Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Program ini bertujuan untuk mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya beli masyarakat serta menyerap tenaga kerja.(***)
