SUMATERA BARAT(Cakrawalaindonesia.id) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama dengan Pemerintah Kota Padang menggelar diskusi bertajuk “Rancangan Infrastruktur Abrasi Pesisir Pantai Padang Berbasis Mitigasi Bencana” di pelataran Masjid Al-Hakim, Kota Padang, pada Senin (6/2).
Kota Padang memiliki garis pantai sepanjang 68,13 Km. Pembangun infrastruktur pelindung Pantai Padang menjadi penting mengingat 25,7% perekonomian Provinsi Sumatra Barat berada di Kota Padang. Aktivitas perekonomian yang bertumpu pada kegiatan perdagangan, transportasi, dan industri mayoritas berada pada zona merah.
“Apabila kita membangun infrastruktur pelindung Pantai Padang, maka kita sudah menyelamatkan 25% dari ekonomi Provinsi Sumatra Barat,” kata Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Medi Iswandi.
Di pesisir pantai sendiri, terdapat dua jenis bencana yang berpotensi terjadi yaitu tsunami yang bersifat _rapid on set_ dan abrasi yang bersifat _slow on set_.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan, pada prinsipnya setiap pantai memiliki sirkulasinya masing-masing. Pada waktu musim barat dan timur misalnya, gelombang dominan membawa sedimen pasir dalam arah tegak lurus pantai. Sedangkan pada musim peralihan, gelombang membentuk arus sejajar pantai yang akan membawa sedimen dalam arah sejajar pantai, baik dalam arah utara-selatan, maupun sebaliknya.
Karakteristik abrasi yang terjadi di sepanjang Pantai Padang juga berbeda-beda. Misalnya di sekitar Monumen Merpati Perdamaian hingga kawasan Muaro, karakteristik abrasi dominan dalam arah tegak lurus pantai. Berbeda dengan kawasan di bagian utara di sekitar Bandara Internasional Minangkabau (BIM), gelombang dan arus masih dominan bergerak sejajar pantai.
Pola arus atau karakteristik ini juga dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan pertambahan bangunan pelindung pantai.
“Prinsip dan krakteristik ini yang harus kita petakan satu-persatu untuk menentukan pelindung pantai seperti apa agar efektif untuk mencegah abrasi,” jelasnya.
Adapun menurut Abdul, salah satu pilihan infrastruktur untuk memitigasi adanya abrasi di Pantai Padang saat ini adalah dengan membangun _offshore breakwater_ yang sejajar pantai, di laut sejauh 50 – 100 meter dari bibir pantai.
“Secara alami, dengan adanya pemecah gelombang _offshore_ yang sejajar pantai, akan terbentuk _Tombolo_ atau sedimen pasir yang terbawa arus yang tegak lurus dengan pantai,” tambahnya.
Adanya infrastruktur lepas pantai teraebut akan mendorong munculnya sedimen di belakang struktur hingga garus pantai, sehingga sedimen pasir ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk menanam vegetasi, seperti mangrove, cemara udang dan beragam vegetasi lain yang dapat menahan abrasi sekaligus mengurangi dampak risiko jika terjadi tsunami. Pembangunan infrastruktur fisik harus pararel dengan upaya mitigasi berbasis vegetasi.
“Pembangunan fisik ini untuk jangka “pendek” 50 – 70 tahun, karena infrastruktur fisik semakin lama semakin berkurang kekuatannya. Sedangkan tsunami memiliki periode ulang 50 hingga ratusan tahun. Sementara kalau vegetasi, semakin lama ditanam akan semakin kuat menahan gelombang,” tambahnya.
Sementara itu, pada tahun 2023 Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) akan memprioritaskan pengamanan pantai di sekitar Masjid Al-Hakim. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Air PUPR, Jarot Widyoko.
“Yang akan kita bangun berbentuk revetmen sepanjang 500 meter di sepanjang Pantai Padang. Selain pantai, kami juga akan melakukan normalisasi sungai di Batang Kandis,” kata Jarot.
Walikota Padang, Hendri Septa mengatakan masyarakat Kota Padang sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat untuk mengantisipasi abrasi dan tsunami di sepanjang Pantai Padang.
“Kita tidak pernah berharap datangnga bencana, tapi kita tetap harus waspada. Sekali lagi terima kasih, semoga dengan adanya diskusi ini segala hal yang telah direncanakan untuk melindungi pesisir Pantai Padang dapat terlaksana secepatnya,” tutupnya.
