NUSA DUA(Cakrawalaindonesia.online) – PT PLN (Persero) terus jajaki peluang kerja sama dengan lembaga keuangan internasional untuk mendukung penghentian operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mencapai 6,7 gigawatt (GW) hingga 2040.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan untuk memensiunkan PLTU, PLN tidak bisa berjalan sendiri. Menurutnya, mekanisme pensiun dini pada PLTU batu bara akan dilaksanakan secara bertahap baik secara natural maupun pemensiunan lebih cepat ( _early retirement_) dan menggantinya dengan energi baru terbarukan (EBT).
“Kami terus berproses dengan mitra dan lembaga investasi global. Kami tidak akan melanjutkan operasional PLTU yang sudah usang,” ujarnya.
Dari total 6,7 GW yang bakal terminasi pada 2040, terbagi atas 3,2 GW pembangkit yang berhenti beroperasi secara natural, sementara 3,5 GW menggunakan skema _early retirement_.
Selain _early retirement_, PLN akan mencapai NZE di 2060 dengan mengoperasikan PLTU dengan _Carbon Capture, Utilization, and Storage_ (CCUS) sebesar 19 GW. Inisiatif lainnya seperti _biomass cofiring_ di beberapa PLTU juga akan dilakukan untuk mencegah emisi di masa mendatang.
“Kita juga lakukan pendekatan menggunakan teknologi, misalnya melalui _co-firing_,” ujarnya.
Saat ini, PLN telah melakukan cofiring biomassa di 33 PLTU, Selain itu, PLN juga melaksanakan studi bersama dengan Mitsubishi Power dan IHI untuk co-firing Ammonia, dan berkolaborasi dengan ITB untuk cofiring Hydrogen di Pesanggaran, Bali.
Darmawan menambahkan bahwa mengembangkan _co-firing_ tidak hanya bicara soal subtitusi batu bara, tetapi soal mendorong ekonomi kerakyatan. Pasalnya, biomassa yang digunakan sebagai _co-firing_ menggunakan sumber daya yang berasal dari sekitar pembangkit.
“Kalau kita bicara _co-firing_, kita juga bicara ekonomi ke masyarakat, _adding value_, dan mengentaskan kemiskinan,” pungkasnya.
Sebelumnya, PLN juga telah menjalin kerja sama Asia Development Bank (ADB) melalui skema _Energy Transition Mechanism_ (ETM). Salah satu proyek transisi energi yang digarap oleh pemerintah Indonesia dengan skema ETM ini adalah _early retirement_ PLTU.
Untuk bisa memensiunkan PLTU, PLN tentu butuh dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, ETM hadir sebagai salah satu strategi pembiayaan untuk memensiunkan PLTU lebih awal. Melalui gerak aktif PLN dan ADB serta dukungan pemerintah Indonesia, isu soal transisi energi bisa menjamur di masyarakat.
