SENTUL(Cakrawalaindonesia.id) – Di tengah adanya efisiensi anggaran, pemenuhan barang bantuan dalam penanggulangan bencana menjadi tantangan daerah. Namun pembentukan kluster logistik, ini dapat menjadi solusi pemenuhan sumber daya, khususnya pada fase tanggap darurat.
Hal tersebut menjadi topik diskusi dalam sidang komisi Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2025 yang diselenggarakan secara luring dan daring, Rabu (19/3).
Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB Nadhirah Sera Nur menggarisbawahi keterbatasan anggaran dan koordinasi antar lembaga menjadi tantangan dalam manajemen logistik bencana, di antaranya untuk pengadaan kebutuhan saat darurat. Menurut Nadhirah, pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan beberapa sumber, seperti alokasi anggaran pemerintah, hibah atau bantuan lembaga donor, kemitraan dan mobilisasi masyarakat lokal.
Tantangan ini dapat dijembatani dengan adanya kluster logistik. Kluster logistik bermanfaat untuk mengisi kesenjangan yang dibutuhkan dalam penanganan darurat, khususnya peralatan dan barang bantuan berupa pangan atau non-pangan untuk masyarakat terdampak bencana.
“Kami mengharapkan daerah dapat membentuk kluster logistik dan membangun kemitraan sektor swasta dan semua _stakeholder_,” ujar Nadhirah.
Di samping itu, tujuan pembentukan kluster logistik ini untuk mengantisipasi duplikasi pemberian bantuan.
Dengan adanya kluster logistik, ini sejalan dengan Asta Cita, Butir 3, terkait dengan penanggulangan bencana. Kepala Subdirektorat Kemitraan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Erry Prawisuda menyampaikan, kluster ini dapat dimaknai sebagai perwujudan dalam menata koordinasi dan sinergi antar lembaga terkait untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana.
Para pihak dalam kluster akan saling berkoordinasi dan berbagi informasi mengenai sumber daya yang dimiliki. Erry berpesan, hal tersebut perlu dilakukan pada fase prabencana sehingga apabila terjadi situasi krisis atau bencana, para pihak mudah berkolaborasi dan memobilisasi sumber dayanya. Langkah ini tentu dikoordinasikan dengan posko sebagai komando penanganan darurat.
Praktik baik kluster logistik dibagikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat dan BPBD Kabupaten Bekasi yang wilayahnya terdampak banjir dan longsor beberapa waktu lalu.
Sementara itu, penyelenggaraan logistik bencana menjadi bagian dari standar pelayanan minimum dalam penanggulangan bencana. Menyikapi tantangan yang dihadapi daerah, perwakilan Kementerian Dalam Negeri Yoga Wiratama menyampaikan, strategi pemenuhan kebutuhan di saat darurat bisa dikonkretkan dengan kerja sama daerah. Kerja sama tersebut melibatkan antar daerah dalam satu wilayah atau dengan pihak lain.
Pada kesempatan diskusi, perwakilan BPBD Provinsi Jawa Barat Usep Supdana menceritakan dengan adanya kluster logistik ini sangat membantu saat penanganan darurat. Usep mengatakan, ketika 39 kecamatan di Kabupaten Sukabumi terdampak banjir dan longsor, bantuan darurat untuk warga dapat terpenuhi. Demikian juga, saat banjir yang menerjang 18 kecamatan wilayah Cianjur.
Hal senada disampaikan perwakilan BPBD Kabupaten Bekasi yang wilayahnya terdampak parah banjir awal Maret 2025. Pengalaman dengan adanya kemitraan multipihak sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan korban bencana.
BNPB mengharapkan pemerintah daerah dapat membentuk kluster logistik sehingga ini sangat membantu dalam respons darurat. Saat ini sebanyak 12 kluster logistik d tingkat provinsi dan 3 kluster kabupaten yang telah terbentuk.
Saat ini BNPB merekomendasikan pembentukan 6 kluster dalam penanggulangan bencana. Kluster logistik merupakan salah satu kluster berdasarkan surat keputusan Kepala BNPB Nomor 308 Tahun 2024. Kluster tersebut dikoordinasikan oleh Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan BNPB.
