MAKASSAR(Cakrawalaindonesia.id) – Banjir dan tanah longsor yang melanda tujuh kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan turut berdampak pada kerusakan infrastruktur yang menghambat mobilitas masyarakat, khususnya ruas jalan maupun jembatan yang terputus akibat peristiwa ini.
Hal ini tentu memengaruhi aktivitas distribusi bantuan dasar kepada masyarakat terdampak. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letnan Jenderal TNI Suharyanto, S.Sos., M.M menyampaikan empat arahan guna memaksimalkan upaya distribusi bantuan kepada warga terdampak banjir dan longsor di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terisolir, khususnya satu desa di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu.
“Pertama, kita pastikan distribusi bantuan dilakukan dengan segala cara dan moda, peran TNI Polri sangat dibutuhkan untuk bisa membantu mendistribusi bantuan secara langsung kepada masyarakat,” tutur Suharyanto pada Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (6/5).
Suharyanto menegaskan bahwa kebutuhan dasar warga terdampak harus segera terpenuhi untuk mengurangi penderitaan pada masa tanggap darurat saat ini. Medan di lapangan harus disiasati untuk mempercepat distribusi bantuan dapat sampai ke masyarakat.
“Walaupun terisolir, kebutuhan dasar warga terdampak harus terpenuhi, kita bawa secara perorangan dengan _back-pack_ jika diperlukan,” tegasnya.
Kedua, Suharyanto turut meminta unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) setempat untuk berkolaborasi guna mempercepat pemulihan infrastruktur krusial sehingga distribusi logistik dapat dilakukan secara maksimal.
“Kepala Balai PUPR Provinsi Sulawesi Selatan telah mengerahkan alat-alat berat untuk menyambungkan kembali jembatan yang putus. Kita maksimalkan juga dengan opsi jembatan _bailey_ sehingga perbaikan infrastruktur dan distribusi logistik bisa berjalan secara pararel,” pungkasnya.
Ketiga, Suharyanto menyatakan bahwa BNPB mengerahkan alat angkut udara untuk memaksimalkan jangkauan distribusi logistik ke area yang terisolir.
“Ada helikopter dari TNI Angkatan Udara dan Polda Sulawesi Selatan yang telah beroperasi. BNPB turut menambahkan 2 helikopter dan 1 pesawat caravan untuk membawa logistik serta melayani masyarakat terisolir maupun sebagai sarana untuk evakuasi,” ujar Suharyanto.
Terakhir, Suharyanto meminta pemerintah daerah yang terdampak untuk mengaktifkan posko utama serta organisasi perangkatnya sebagai pusat pengendalian upaya tanggap darurat. Hal ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara efisien sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan.
“Posko ini tentu menjadi sarana kita mengetahui secara berkala kebutuhan apa yang harus ditambahkan untuk masyarakat terdampak sesuai evaluasi dan hasil asesmen di lapangan, sehingga proses distribusi bantuan dapat berjalan dengan efisien,” ungkap Suharyanto.
Selain itu, Suharyanto menyatakan bahwa pihaknya akan mendampingi pemerintah daerah dalam pengusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sehingga langkah-langkah pascabencana sudah dapat mulai dilakukan di tengah masa tanggap darurat.
“Semoga hal ini dapat meringankan penderitaan masyarakat terdampak dengan cepat dan mencegah adanya dampak susulan maupun kerugian lainnya,” lanjutnya.
Prakiraan Cuaca di Sulawesi Selatan
Berdasarkan prakiraan cuaca yang dikeluarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada satu hingga dua minggu ke depan Provinsi Sulawesi Selatan masih didominasi dengan curah hujan sedang hingga tinggi.
Suharyanto mengimbau pemerintahan daerah dan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi curah hujan, khususnya pada wilayah yang masih terdampak banjir dan tanah longsor.
“Bisa diupayakan dengan melihat tanda-tanda tertentu, jika hujan lebat lebih dari satu jam dan mengaburkan jarak pandang, maupun warna air sungai yang lama-kelamaan menjadi keruh bisa menjadi tanda bahwa ada material yang terbawa arus sungai ketika hujan di hulu sehingga berpotensi menimbulkan banjir bandang,” jelas Suharyanto.
Untuk itu diharapkan bagi masyarakat yang tinggal dekat area aliran sungai maupun lereng atau tanah miring diharapkan agar dapat segera melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman.
Dukungan Dana Siap Pakai dan Bantuan Logistik Peralatan
BNPB menyalurkan Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta tujuh kabupaten terdampak banjir dan tanah longsor untuk operasional giat penanganan darurat dengan total 2,15 miliar rupiah.
Adapun rincian bantuan DSP yang diberikan Rp500 juta untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Rp500 juta untuk Pemerintah Kabupaten Luwu, Rp250 juta untuk Pemerintah Kabupaten Enrekang, masing-masing Rp200 juta untuk Pemerintah Kabupaten Sidrap, Wajo dan Luwu Utara, serta masing-masing Rp150 juta untuk Pemerintah Kabupaten Pinrang dan Sinjai.
Selain bantuan DSP, BNPB turut mendistribusikan bantuan logistik dan peralatan tahap I yang meliputi 1 unit perahu karet dan mesin, 2 unit genset, 2 unit tenda pengungsi, 50 unit tenda keluarga, 200 paket sembako, 200 paket makanan siap saji, 50 pcs kasur lipat, 200 paket _hygiene kit_, 200 lembar selimut, 200 lembar matras, 5 unit penjernih air dan 50 unit velbed.
Kemudian bantuan logistik dan peralatan tahap II meliputi 100 paket perlengkapan bayi, 500 paket pakaian wanita dewasa, 500 paket pakaian pria dewasa, 500 paket sembako, 500 lembar selimut, 500 lembar matras, 500 lembar terpal, 500 dus air mineral, 300 lembar sarung, 5 unit lampu solar panel, 300 unit lampur air garam, 100 unit penjernih air dan 500 paket makanan siap saji.
Peninjauan ke Kabupaten Luwu
Kepala BNPB beserta rombongan diagendakan meninjau lokasi terdampak banjir dan tanah longsor yang terdampak signifikan di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada Selasa (7/5).
Suharyanto memastikan upaya penanganan darurat berjalan dengan baik dan distribusi bantuan logistik sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di tempat yang terisolir.
