BALI(Cakrawalaindonesia.id) – Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) Nasional memperketat strategi pengendalian PMK di Provinsi Bali jelang pertemuan puncak Presidensi G20 Indonesia 2022 di Nusa Dua, Provinsi Bali pada 15 sampai 16 November mendatang.
Salah satu strategi pengendalian PMK adalah penerapan _biosecurity_ untuk mencegah penyebaran virus PMK. Satgas PMK Nasional melakukan peninjauan aktivitas _biosecurity_ langsung ke Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali pada Sabtu (12/11).
“Aktivitas _biosecurity_ dengan penyemprotan kadang dilakukan setiap hari dan sudah berjalan dengan baik,” ujar Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setyawan saat berkunjung ke Desa Antiga Kelod.
“Jangan berpuas diri dahulu, kasus PMK masih ada, tetap perketat dan konsisten untuk menjaga Bali sebagai daerah _zero reported case_” tegasnya.
Pelaksanaan _biosecurity_ juga dilakukan bersama TNI, Polri dan Babinsa setempat sehingga realisasinya dapat berjalan secara maksimal.
Kemudian Fajar turut berinteraksi dengan para peternak setempat dan mengapresiasi dukungan mereka pada perhelatan G20 melalui pengendalian PMK di Provinsi Bali.
“Kami sangat mengapresiasi para peternak telah secara maksimal menerapkan strategi penanganan PMK, khususnya menjelang puncak acara G20,” tutur Fajar.
Selain teknis pelaksanaan kegiatan, Fajar kembali mengingatkan proses administrasi di lapangan untuk dilengkapi secara rapi dan teratur.
“Kita adalah aparat negara, segala sesuatu pertanggungjawabannya harus akuntabel,” jelasnya.
Peninjauan dilanjutkan dengan mengunjungi Posko Satgas PMK yang berlokasi di Pelabuhan Padang Bai dan Benoa. Pada posko tersebut, dilakukan pemantauan terkait perkembangan data PMK dari Balai Karantina Pertanian Provinsi Bali serta pengamanan di sekitar pelabuhan untuk mencegah adanya hewan ternak yang keluar dari atau masuk ke Provinsi Bali.
Peninjauan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Koordinator Pengendalian Operasi Satgas PMK Nasional Brigjen TNI Lukmansyah, Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB Bambang Surya Putra, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Made Rentin, serta tenaga ahli Kepala BNPB.
*Satgas PMK Nasional Perketat Strategi Penanganan PMK di Provinsi Bali*
Provinsi Bali telah menetapkan peraturan terkait pelarangan aktivitas mobilisasi hewan dan produk hewan segar rentan PMK dari dan ke wilayah administrasi tersebut sejak Juli lalu dalam rangka pencegahan penularan PMK saat perhelatan G20.
“Hewan ternak di Bali tidak boleh keluar dan hewan ternak dari luar wilayah Bali tidak boleh masuk,” tegas Kepala Koordinator Pengendalian Operasi Satgas PMK Nasional Brigjen TNI Lukmansyah saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Jumat (11/11).
Walaupun mobilisasi hewan ternak dari luar ke Bali dan sebaliknya telah diberhentikan, namun mobilisasi hewan ternak antar kabupaten atau kota di Bali masih berlangsung.
“Lalu lintas hewan ternak antar daerah di Provinsi Bali masih normal saja, namun kami tetap jaga ketat Pelabuhan yang ada di Bali untuk mencegah terjadinya mobilisasi hewan ternak masuk dan keluar,” ujar Lukmasyah.
Selain itu, aktivitas _biosecurity_ juga dilaksanakan secara intens pada kandang-kandang hewan ternak.
“Pastinya _biosecurity_ kami perketat, setiap hari dilakukan penyemprotan disinfektan ke kandang-kadang hewan ternak sehingga dipastikan bersih dan aman dari virus PMK*
Lukmansyah juga mengemukakan bahwa capaian vaksinasi hewan ternak di Provinsi Bali telah melebihi 80 persen.
“Vaksinasi di Bali sangat baik, sudah lebih dari 80 persen terhadap jumlah populasi hewan ternak telah divaksin,” tuturnya.
_Testing_ hewan ternak turut dilaksanakan untuk memastikan hewan ternak yang dahulu pernah terjangkit dan telah sembuh maupun rentan telah bebas dari virus PMK.
“Hal ini (_testing_) dilakukan untuk meyakinkan hewan tersebut telah sembuh secara klinis dan terbebas dari virus PMK,” tutupnya.
Sejak 15 Agustus lalu, Provinsi Bali telah dinyatakan sebagai daerah _zero reported case_ PMK.
Ketua Satgas PMK Nasional Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa BNPB telah membentuk 3 posko _biosecurity_ di wilayah Bali dan akan menambah posko lainnya guna memperketat strategi pencegahan penularan PMK.
“3 posko ada di Pelabuhan Gilimanuk, Padang Bai dan Benoa, kemudian kami akan menambah posko di Pelabuhan Ketapang, Lembar dan Bandara I Gusti Ngurah Rai,” jelasnya pada Kamis (10/11).
Penerapan _biosecurity_ sudah diterapkan di Provinsi Bali, mulai dari karpet disinfektan pada wilayah bandara, box disinfeksi di pelabuhan, penyemprotan di _check point_ dan disinfeksi ke kandang-kandang.
