PENAJAMPASERUTARA(CIO) – 1.535 Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) untuk pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Tahap I yang ditaja oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi dengan melibatkan tenaga kerja lokal dan produk dalam negeri sehingga dampak dari pembangunan infrastruktur turut menggerakkan perekonomian daerah.
Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dedy Natrifahrizal mengatakan peserta Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Tahap I diikuti sebanyak 1.535 orang peserta, di mana sebanyak 817 orang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan sebanyak 317 orang peserta hadir secara online melalui zoom dengan peserta berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Politeknik Negeri Samarinda, dan Universitas Mulawarman.
“Tim Instruktur yang terlibat pada kegiatan pelatihan dan sertifikasi merupakan para Trainer Konstruksi dari Vocational Education Development Centre (VEDC) Malang, dan Trainer Praktisi dari Pusat Pelatihan (Learning Center) BUMN Karya, para praktisi dari Asosiasi Profesi, dan para akademisi dari Politeknik dan Perguruan Tinggi. Sedangkan Asesor yang melaksanakan Uji Kompetensi atau Sertifikasi adalah para Asesor dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sudah mendapatkan Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan sudah tercatat di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi,” ungkap Dedy Natrifahrizal.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyiapkan program pelatihan dan sertifikasi TKK, khususnya kepada Kementerian PUPR yang tidak hanya menyiapkan secara fisik infrastruktur tetapi juga kompetensi SDM masyarakat lokal.
Tingkat tenaga kerja konstruksi di Kalimantan Timur masih terjadi backlog yang cukup besar antara yang sudah bersertifikat dengan yang belum. Pemerintah Provinsi berharap kepada pemerintah pusat untuk terus melaksanakan program ini, dalam hal ini Kementerian PUPR, sehingga masyarakat kami tidak hanya menjadi penonton saja dalam pembangunan IKN,” harap Riza Indra.(***)
